Agrabulukumba - Dipenghujung pemerintahan SBY dan menjelang pelantikan pemerintahan Jokowi-JK terjadi perdebatan tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan. Setidaknya dalam seminggu terakhir terdapat perbedaan antara pemerintahan SBY dengan pemerintahan yang akan datang yaitu Jokowi tentang hal tersebut. Ada dua pos anggaran dalam APBN perubahan 2014 yang mendapat perhatian yaitu pertama subsidi Energi (BBM, Listrik dan LPG), yang kedua tentang Utang luar negeri. Pos anggaran tentang subsidi bergulir lebih panas terutama terkait dengan semakin dekatnya pergantian tapuk pimpinan dari SBY ke Jokowi di bulan Oktober. Dalil jika tetap dipertahankannya subsidi energi terutama untuk BBM akan mengakibatkan APBN perubahan 2014 akan jebol adalah isuyang paling sering dimunculkan. Selain itu kebijakan ini juga berdampak pada kuaota BBM dalam negeri akan habis sebelum waktunya dan negara akan menanggung kerugian yang besar.
Jika kita pelajari lebih dalam dari mana sesungguhnya asal usul kebijakan Pengurangan atau penghapusan subsidi Energi (Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Nabati (BBN), Listrik, LPG) yang esensinya adalah menaikan harga BBM, BBN, Listrik dan Gas, ini merupakan mandat Asing (Imperialis) yang di tuangkan dalam tiga dokumen penting mengenai kebijakan liberalisasi sektor energi, pertama tertuang dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, Januari 2000), kedua tertuang dalam dokumen Indonesia Country Assistance Strategy (World Bank, 2001) ketiga tertuang dalam dokumen USAID dengan judul Energy Sector Governance Strengthened yang initinya dari dokumen ini adalah pengaturan sektor energi lebih efisien dan transparan dengan jalan pengurangan Subsidi dan melibat sektor swasta dan asing dalam urusan hajat hidup orang banyak atau dengan kata lain privatisasi.
Tiga dokumen itulah yang mendasari pemerintahan SBY mengeluarkan kebijakan pengurangan subsidi BBM yang esensinya adalah menaikan harga BBM. Ini cukup untuk membuktikan bahwa pemerintahan SBY adalah pemerintahan yang anti rakyat atau pemerintahan Boneka dari kepentingan monopoli Internasional terutama Imperialisme AS.
Tetapi dalam penghujung pemerintahan SBY dan menjelang pelantikan pemerintahan baru Jokowi-JK terjadi tarik ulur dan saling melempar untuk menaikan BBM, hal ini tidak lain dan tidak bukan untuk pencitraan keduanya, SBY masih memiliki harapan menaikan karirnya sedang Jokowi-JK ingin menjaga pemerintahannya yang “pro rakyat” lepas dari ini semua tetapi dampak dari kebijakan ini hanyalah menyengsarakan dan memiskinkan rakyat.Banyak nelayan yang tidak bisa melaut karena tidak bisa mendapatkan solar, kebutuhan bahan pokok rakyat melambung tinggi, rakyat mengantri untuk mendapatkan BBM di SPBU-SPBU ini menjadi pemandangan biasa dalam satu minggu belakangan di pulau Jawa dan Sumatra sementara untuk pulau kalimantan rakyat mengatri untuk mendapat BBM sudah terjadi sejak lama. Dampak lain yang dirasakan oleh kaum tani adalah perampasan tanah semakin merajalela diseluruh pelosak negeri. Akibat krisis energi sejak tahun 2009, akibat monopoli bahan bakar fosil oleh negara besar (imperialisme), sekaligus kedok dari Imperialis untuk mendorong bahan bakar alternatif dari bahan bakar fosil (BBM) menjadi bahan bakar nabati (BBN) hal ini menjadi salah satu pemicu terjadi perampasan tanah besar-besaran milik kaum tani untuk dikonversi menjadi perkebunan sawit, tebu, jarak dan lain-lain.Berbanding lurus dampak dari masifnya Perampasan tanah untuk perkebunan sawit, tebu, jarak dan satu proyek raksasa MIFE di Papua telah menimbulkan banyak korban dari kaum tani.
Data yang dikumpulkan oleh AGRA dari berbagai sumber, ada sekitar 1180 orang kaum tani di dipenjara, 556 kaum tani luka-luka dan 65 orang kum tani meniggal ini terjadi selama 10 tahun SBY berkuasa dari 2004-2014.Sementara itu borjuasi komprador, tuan tanah besar dan kapitalis birokrat menjadikan situasi ini untuk menumpuk kekayaan diatas penderitaan rakyat khususnya kaum tani yang semakin terhisap dan tertindas oleh kenaikan harga yang diakibatkan oleh pengurangan subsidi energi dan kenaikan harga BBM. Karenanya AGRA, yang merupakan salah satu organisasi tani tingkat nasional, beranggotakan petani, nelayan dan sukubangsa minoritas (masyarakat adat) menolak rencana pemerintah untuk menaikan BBM dan menyerukan kepada kaum tani dan rakyat Indonesia untuk mengkonsolidasikan perlawanan atas kebijakan ini dengan berbagai bentuk dan menyerukan agar melakukan protes secara nasional dalam momentum peringatan Hari Tani Nasional pada 24 September mendatang.
Jayalah kaum Tani Indonesia, Jayalah Perjuangan Rakyat.
Rahmat
Sekjend Pimpinan Pusat AGRA
Komentar
Posting Komentar